POLITIK 5 : PUISI POLITIK " NEGERI PARA TOPENG"

Senin, 02 November 2015



Ini dia negeri para topeng, 
Para pemimpin yang tertutupi wajahnya dengan suap dan korupsi
Pejabat makan kakap
Rakyat makan asap
Warga harus percaya siapa, 
jika anggota DPR, para bupati, para ketua partai sudah menginap di jeruji KPK
Uang rakyat jadi korbannya.
Tidak heran rakyat juga banyak yang bertopeng. 
Para pendidik yang tak berpendidikan,
Ingin jadi pegawai tapi jadi PNS yang  serba instan.
masuk dengan uang sogokan. 
Di sekolah, universitas banyak murid palsu yang masuknya lewat lubang tikus. 
Orang miskin dilarang sakit karena obat mahal.. 
ada pihak bertopeng yang katanya penyelamat tapi menjerat leher sesama.. 
muncul para gembong pembuat obat palsu
canggihnya bangsa ini sampai beras terbuat plastik 
Ah, inikah nasib bangsaku..
Rakyat kecil ikut keblinger,
geleng-geleng kepala dengan para ulahnya.
Para pemuda mati oleh miras oplosan, 
para pedagang keblinger bingung harga gas elpiji naik, akhirnya muncul juga ide gas elpiji oplosan.
Ini dia negeri para topeng,
panggung sandiwara yang tak berkesudahan.

TRI SAKTI DAN NAWA CITA

TRI SAKTI :


  1.  BERDAULAT DALAM POLITI
  2.  BERDIKARI SECARA EKONOMI
  3.  BERKEPRIBADIAN SECARA SOSIAL BUDAYA
NAWA CITA :


Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas  9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga

POLITIK 4 : PENCERAHAN POLITIK




Budaya politik bersumber pada sikap dan tingkah laku kita,  budaya politik di Indonesia ini mengakar pada Pancasila.Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki makna mendalam. Prinsip-prinsip (nilai) dasar dalam Pancasila adalah prinsip Ketuhanan yang menjadi elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia, prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tunduk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, prinsip keadilan sosial, dan prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Namun nyatanya sekarang banyak  orang orang berpolitik utuk mencari  kekuasaan , kedudukan, harta untuk kepentingan sendiri. Maka dari itu  banyak pemimpin kita tidak peduli dengan kemashalatan masyarakat. Inilah budaya politik Indonesia masih doyan  uang ,  kita bicara  cita cita dari bung karno “ berdaulat secara politik”, bahwa berdaulat secara politik adalah membangun bangsa Negara untuk mandiri,tapi nyatanya sekarang banyak masyarakat yang telah terintervensi pola pikir dari orang tua, guru, dan lingkungannya. Sehingga dalam bekerja ia tidak menguasai atau tidak sesuai posisinya. Letak kebebasan individu bangsa sudah dijajah oleh orang lain.

Maka dari itu agar terciptanya Negara yang berdaulat politik,  tanamkan sejak dini kepada ank agar ia mencari jatinya sendiri, jangan ada kekangan atau aturan.serta kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya juga mampu mendukung kemandirian bangsa. Ketika diimbangi dengan kemampuan yang baik untuk hal tersebut, usaha yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Kita sebagai manusia juga bisa semakin cerdas dalam memanfaatkan peluang. Bukan malah bergantung kepada negara lain, namun menjadikan Negara lain bergantung kepada kita. Memajukan bangsa sendiri dimulai dari hal yang kecil. Dengan membangun manusia berkualitas, meningkatkan daya saing internasional, menghindari ketergantungan pangan-energi dan modal luar negeri maka tidak lama lagi kedaulatan secara politik dapat terwujud. pelaksanaan politik dalam menyelenggarakan kehidupan negara hendaknya dikembalikan kepada akar budaya bangsa, dan tetap memperhatikan aturan hukum dan etika politik yang berlaku. Serta untuk pemerintah seharusnya menolak dengan tegas kebijakan pihak asing untuk mengendalikan suatu kebijakannya yang di buat di di Indonesia ini.
Dengan berdaulat dalam bidang politik, diharapkan bangsa Indonesia benar-benar berdaulat dan tidak bisa ditindas oleh siapapun. Dan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa mengemis, lebih-lebih kepada kaum imperalis. Dalam moment sumpah pemuda ini jadikanlah sebagai moment untuk kita para pemuda bergerak untuk menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing di rana internasional. Pemuda Indonesia jangan sekedar mulut tak bertulang tapi  tunjukan aksimu.



POLITIK 3 : Apa Maksud Alat Peraga Kampanye ?


KENAPA ADA WALIKOTA BATU DALAM APK, APA MAKSUDNYA ?

Saya hanya mengkritik bahwa kenapa ada  gambar  Edy Rumpoko sebagai Walikota Batu di  Banner pasangan  Calon Bupati Malang nomer urut 2 yakni Dewanti rumpoko- Masrifah Hadi,padahal  Menurut aturannya, kepala daerah tidak boleh ikut kampanye, kecuali cuti dari jabatannya, ini sudah jelas dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye. Pada pasal 61 menyebutkan, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.ketika saya membaca berita di internet,  Pak Edy Rumpoko jelas tidak mengambil cuti di sepanjang berlangsungnya tahapan kampanye, antara 27 Agustus hingga 5 Desember. Artinya munculnya foto Eddy sebagai Walikota Batu, pada materi kampanye bisa  saya sebut sebagai pelanggaran. Nah, disini juga saya membaca dari internet, yang paling menarik dimana Perlu diketahui, Eddy Rumpoko adalah ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Pada saat pengundian no urut pasangan calon akhir Agustus lalu, Eddy Rumpoko juga hadir mendampingi sang istri dengan kapasitas sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, dengan meninggalkan sejenak jabatannya sebagai Walikota Batu. sekarang saya berpikir saat itu adalah hari aktif kerja.
Bagaimana pelayanannya terhadap warga Kota Batu? Bagaimana melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Walikota Batu?
Misalnya  Jika nanti Dewanti Rumpoko terpilih menjadi Bupati Malang, bagaimanakah kedua pimpinan tertinggi di wilayahnya masing masing ini membagi waktunya? Kapan menjadi istri Walikota, kapan menjadi Bupati, dan kapan pula menjadi Ketua Tim Penggerak PKK?
 Disini, spanduk/ banner  ini mencetak 780 buah, seluruhnya sudah beredar di 390 desa, dengan anggaran  masing masing Banner 11 ribu rupiah.
Di sini jargon yang di usung  pasangan calon bupati Malang no urut 2 yakni “ Malang Anyar”, dimana memiliki makna “Anyar” bahwa dalam bahasa indonesia adalah baru, jadi intinyanya, “Anyar” juga merupakan akronim dari “Ayo Nyenengno Atine Rakyat” atau dalam bahasa Indonesia berarti Mari Menyenangkan Hati Rakyat. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar menjadi faktor utama. Dan disusul dengan programnya yaitu “ Songo Anyar” dimana intinya isi program tersebut yaitu  dia ingin mengatasi masalah pembuatan KTP dan Akte Kelahiran yang banyak di keluhkan, serta ingin mmperbaiki pembangunan infrastruktur, serta masalah pendidikan dengan program sekolah gratis serta kesehatan.

POLITIK 2 :Fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak di Indonesia



(KPU) secara resmi telah menutup pendaftaran calon pasangan untuk mengikuti pilkada serentak rabu (29/7). Hasilnya, dari rekapitulasi KPU, terdapat 705 calon yang telah terdaftar. Rinciannya, 576 pasangan calon diusung oleh gabungan parpol. Sisanya sebanyak 129 calon berasal dari jalur independen.
Menarik pada Pilkada serentak kali ini, ternyata masih ada 11 daerah yang hanya mengusung calon tunggal. Namun KPU mengharamkan untuk calon pasangan bertarung dengan “kotak kosong”.
Ini adalah  sedikit wawancara saya bersama narasumber Drs. Budi Hariono,  dari staff perpustakaan, universitas Brawijaya.
Bagaimana Penyebab fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak di Indonesia ?
Pertama, karena partai  yang lain tidak punya calon, pilkada itu  butuh mahar yang tinggi,
Kedua ,masayarakat belum ada keterbukaan atau memahami untuk memilih pemimpin yang ideal, yang belum bisa benar- benar mampu sebagai pemimpin.
Ketiga,  mungkin sudah ada calon yang mempunyai figur yang sudah mengakar dalam hati atau yang di idam- idamkan masyarakat, sehingga calon yang lainnya pesimis dan berpikiran pasti akan kalah.sehingga memilih mundur.
Keempat, kurangnya kaderisasi, dimana parpol  sekarang banyak yang memilih calon secara instant dan melihat secara biologisnya, tidak melihat tentang intelektualnya, cerdas, dan kritis.namun banyak parpol yang lebih menganak emaskan kepada anak, istinya bahkan menantunya sendiri.
Solusinya, agar tidak terjadi calon tunggal di pilkada tahun berikutnya?
Untuk parpol persyaratannya jangan berbelit – belit,
 Sebaiknya biaya pilkada rendah
Partai sebaiknya dikurangi dan mungkin bisa digabungkan, agar jumlahnya sedikit.
Sebagai saran kepada anggota DPRD agar tidak memunculkan figur- figur pemimpin yang dianggap mampu dan mempunyai kriteria sebagai pemimpin. Atau memunculkan kader- kader yang cerdas dan kritis.
Sekali lagi politik itu kejam, dimana apapun yang dilakukan akan sah – sah saja selagi sesuai hukum yang berlaku, walaupun melanggar asas  kepatutan atau kesopanan politik. Karena itu semua adalah bagian dari trik politik.
                               


POLITIK 1 : Ada Kuota tapi tidak ada Kader



Sekarang maraknya isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Masalah perempuan dan politik ini tentu tidak lepas dari perkembangan sistem politik dan partai yang ada di Indonesia. Walaupun peraturan telah dibakukan, namun bukan berarti 30% keterwakilan perempuan dapat tercapai dengan mudah.  Banyaknya isu penolakan dari masayarakat mengenai perempuan tidak cocok menjadi pemimpin, karena masyarakat indonesia masih  berpedoman pada budaya patriarki, dimana menganggap perempuan tidak punya basic sosial, tidak tahu hukum, dan perempuan pantasnya hanya mengurus urusan rumah saja. dan mereka tidak akan memilih jika perempuan tersebut belum dikenal dengan kinerja yang bagus sebelumnya. Masalah kesiapan perempuan menjadi calon legislatif ditentukan oleh masing masing partai, dimana dimasing masing partai tidak adanya pengurus kaderisasi perempuan sehingga banyak partai yang tidak mengisi kuoata perempuan. memang susah melawan budaya patriarki yang sudah mengendap di kehidupan masyarakat,  maka dari itu kontruksi ideologi masyarakat harus ada pembaharuan. Namun banyak Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan, yaitu dengan mengambil caleg perempuan yang sudah populer seperti artis atau perempuan pengusaha. Maka dampak dari itu melihat hasilnya, sedikit yang duduk di parlemen, dan kalaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebenarnya  KPU membolehkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan alasan bila tidak terpenuhi ketentuan 30% persen perempuan. Bahkan, partai politik melepas tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka.